Home CAKRAWALA HUKUM Beri Keterangan Berbeda, Hakim Ancam Penjarakan Samsul

Beri Keterangan Berbeda, Hakim Ancam Penjarakan Samsul

0
0
2,221

Samsul Mokdompit memberikan keterangan berbeda dari BAP dalam siding dugaan korupsi TPAPD Bolmong TA 2010. Hakim mengancam akan memenjarakan Samsul.

CELEBES NEWS – Sidang dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong Tahun Anggaran 2010 kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Manado, Rabu (15/3) siang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Da’wan Manggalupang menghadirkan Samsul Mokdompit, untuk bersaksi terhadap terdakwa MMS alias Marlina, mantan Bupati Bolmong. saksi lain, Royke J Tandayu, berhalangan hadir karena sakit.

Dalam keterangannya, Mokodompit mengaku diajak Ikram Lasinggaru menuju ke belakang Kantor DPPKAD Bolmong lama di Kelurahan Kotobangon, Jumat (27/1/2010) lalu. “Saya melihat Ikram membawa tas berwarna hitam,” terangnya.

Namun, saat ditanya JPU tentang isi tas hitam tersebut, Samsul mengaku tidak tahu. “Tidak tahu saya isinya apa,” ujarnya.

Sidang dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) Bolmong Tahun Anggaran 2010 kembali disidangkan di Pengadilan Tipikor Manado, Rabu (15/3) siang. | FOTO CELEBESNEWS

Keterangan Samsul berbeda dengan pernyataannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan saat bersaksi pada persidangan dengan terdakwa Ikram Lasinggaru, dalam kasus TPAPD. Saat itu dia mengetahui uang Rp250 juta di dalam tas yang dibawa Ikram, berasal dari Cimmy Hua. Bersama-sama dengan Ikram, uang itu akan diserahkan kepada terdakwa Marlina melalui asistennya, Royke.

Majelis Hakim yang diketuai Sugiyanto mengingatkan Samsul, yang memberikan  keterangan berbelit-belit. “Kalau tidak menerangkan apa adanya, itu berarti melanggar sumpah. Ini Al-Quran, kitab sucimu ini. Sudah pernah dipenjara?” tanya Sugiyanto.

“Belum Pak,” kata Samsul menjawab.

Tetapi, saat kembali ditanyakan tentang uang Rp250 juta, Samsul kembali berulah. Bahkan, dia jjuga tidak mengaku isi BAP dan kesaksiannya pada sidang terdahulu. “Saya tidak tahu isi tas hitam itu. Keterangan pada (sidang) saat ini yang benar,” bebernya.

Sugiyanto bereaksi keras atas keterangan Samsul. Dia pun memerintahkan kepada JPU untuk menghadirkan Samsul kembali pada sidang pekan depan. “Kalau keterangan seperti itu, kami memberikan waktu untuk berpikir kembali. Pikirkan baik-baik,” tegas Wakil Ketua PN Manado itu.

Pada sidang pertama, majelis hakim telah menunda keterangan Mursid Potabuga, Suharjo Makalalag, Ikram Lasinggaru, dan Samsul Mokodompit. Dalam persidangan, keempatnya memberikan keterangan berbeda dari BAP. Sidang pun ditunda hinggta pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi lain.

Seperti diketahui, pada tahun 2010 diduga terdakwa MMS telah melakukan tindak pidana korupsi dana TPAPD triwulan II sebesar Rp1 miliar dengan modus pinjam. Awalnya, Bupati Bolmong dua periode ini menghubungi Mursid Potabuga, Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pemdes) Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong. Terdakwa menanyakan kapan dana TPAPD triwulan II bakal dicairkan.

Potabuga kemudian menjawab semua tergantung Kepala Dinas, Rahmat Mokodongan. Merespons jawaban Potabuga, Mokodongan yang juga berada di sana, langsung angkat suara dan mengatakan kalau besok pun bisa dicairkan asal administrasinya lengkap.

Selanjutnya, terdakwa menghubungi Suharjo Makalalag selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penanaman Modal dan Statistik (BP3MS) Bolmong. Dia menyatakan dirinya akan meminjam dana TPAPD sebesar Rp 1 miliar dan akan diganti dengan dana yang ada di BP3MS Bolmong dalam waktu dua minggu.

Pada tanggal 8 Juni 2010, Astuti lalu menarik dana TPAPD triwulan II sebesar Rp 2,9 miliar lebih dan menyerahkannya kepada Potabuga. Setelah dana di bawah penguasaan Potabuga, uang sebanyak Rp 1 miliar kemudian diserahkan kepada terdakwa di Rumah Dinas Bupati Bolmong. Sisanya, Rp1,9 miliar, disimpan di rekening pribadi Potabuga.

Keesokan harinya, 9 Juni 2010, Potabuga membuat surat peminjaman, seolah-olah dana tersebut dipinjamkan kepada Suharjo. Surat itu juga ditandatangani Suharjo, disaksikan Farid Asimin dan Mokodongan.

Menariknya, untuk menutupi pelanggaran ini, pada tanggal 27 Juli 2010, Astuti kembali diminta untuk mencairkan dana triwulan III dan dana sebesar Rp2 miliar lebih kembali ditarik dan ditransfer ke rekening Potabuga. Dana itulah yang kemudian digunakan Potabuga untuk membayar dana triwulan II sedangkan dana triwulan III belum bisa dibayarkan karena dana tidak mencukupi.

Begitu terjadi peralihan jabatan dari Potabuga ke Cimmy CP Wua, pada 27 September 2010, terdakwa kembali berulah dengan menyampaikan bahwa dirinya butuh dana sebesar Rp250 juta. Wua pun menyanggupi permintaan MMS dengan mengambil dana triwulan III, yang telah berada di bawah penguasaannya.

Atas aksi tersebut, Tim JPU mendakwa MMS dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan primair.

Pada dakwaan subsidair, Tim JPU bersandar pada Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 tahun 1999, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

MMS juga dijerat dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan UU RI No 15 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, jo pasal 55 ayat (1) Ke-1, jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana. [©-all]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Agus Raharjo Melantik Direktur Penyidikan KPK

JAKARTA, Ketua KPK Agus Raharjo berharap ketiga pejabat baru yang dilantik dapat bekerja d…