Home CAKRAWALA POLITIK UU Pilkada Tak Mampu Selesaikan Sengketa di MK

UU Pilkada Tak Mampu Selesaikan Sengketa di MK

0
0
2,056

Pembatasan selisih maksimal perolehan suara sebagai syarat formal gugatan sengketa Pilkada, dinilai tidak akan mampu menyelesikan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. Fakta-fakta kecurangan tidak bisa dipersoalkan.

CELEBES NEWS – Ketentuan yang mengatur pembatasan selisih maksimal perolehan suara, sebagai syarat formAl dapat diterimanya gugatan sengketa pilkada, akan membuat Mahkamah Konstitusi (MK) tak mampu mengeluarkan putusan yang memberi rasa keadilan secara paripurna. Hal ini dikatakan Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani yang dipubliskasikan Indoelection, beberapa waktu lalu.

Dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota tersebut, fakta-fakta kecurangan yang terjadi, sama sekali tidak bisa dipersoalkan. Menurut Ismail, mayoritas gugatan akan rontok pada sidang pendahuluan. Hal ini juga berlaku di wilayah yang memiliki selisih sangat tipis sekalipun, karena melampaui batas maksimal yang ditetapkan UU Pilkada.

“Kondisi ini diperburuk oleh MK, yang menyatakan tidak akan memeriksa gugatan kecurangan meskipun penggugat mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). MK memang tidak bisa menyimpang dari ketentuan batasan selisih maksimal yang ditetapkan oleh ndang-undang,” ujar Ismail.

Menurut pengajar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini, MK sebaiknya memastikan diri tidak hanya memeriksa perselisihan hasil atau hanya memeriksa rekapitulasi. MK juga didorong untuk memeriksa fakta atau indikasi pelanggaran yang memenuhi standar TSM dan mempengaruhi perolehan hasil.

“Perluasan obyek pemeriksaan terhadap pelanggaran yang TSM, selain telah dilakukan MK sebelumnya, juga tidak menyalahi undang-undang,” ujar Ismail seperti dikutip indolection.com.[©-ris]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also

Lulung Mantap Pindah ke PAN, PPP: Harusnya Mundur dari DPRD

JAKARTA,”Jadi ya kita hormati saja pilihan Lulung jika memang harus pindah partai ka…