Home GORONTALO KABUPATEN POHUWATO DPRD KABUPATEN POHUWATO DPRD Godok Ranperda Penyelenggara Kesehatan

DPRD Godok Ranperda Penyelenggara Kesehatan

0
0
2,073

Nantinya, masyarakat yang datang ke rumah sakit harus dilayani terlebih dahulu baru menyertakan syarat administrasi.

CELEBES NEWS – DPRD Kabupaten Pohuwato mulai membahas rancangan peraturan daerah (ranperda) penyelenggara kesehatan dan Ranperda kemitraan bidan dan dukun bayi. DPRD telah membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas kedua ranperda tersebut.

Dalam dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pohuwato, Ketua Pansus III Yunus Abdulah Usman menyatakan, ranperda ini diharapkan menghasilkan kualitas penerapan yang baik untuk kepentingan rakyat, khususnya di bidang kesehatan ibu dan bayi.

“DPRD saat ini terus memaksimalkan pembahasan dua ranperda menyangkut pelayanan kesehatan di Pohuwato hingga menjadi Perda dan memiliki ketetapan hukum untuk diterapkan,” kata Yunus, Senin (15/8/2016).

DPRD Pohuwato sangat serius membahas ranperda ini karena untuk kepentingan rakyat setempat. “Layanan kesehatan menjadi hajat hidup kebutuhan masyarakat. Untuk itu, daerah bahkan negara akan kuat ketika semua sehat,” ujarnya lagi.

Saat ini, menurut Yunus, mereka masih mengkaji dan menyesuaikan referensi terkait ranperda ini. Ke depan, hasil pembahasan ini bisa memberikan hasil maksimal terkait pelayanan yang memrioritaskan asas kemanusiaan.

Nantinya, masyarakat yang datang ke rumah sakit harus dilayani terlebih dahulu kemudian disertakan dengan syarat administrasi agar mudah mendapatkan layanan kesehatan. “Kita berharap agar pelayanan kesehatan tidak ada keluhan lagi setelah ranperda ini resmi menjadi payung hukum,” ucapnya.

Demikian juga ranperda kemitraan bidan dan dukun bayi. Ke depan, diharapkan profesi bidan dan dukun bayi akan bersinergi dalam memberikan pertolongan kepada ibu hamil.

Yunus mengakui, ranperda ini sebagai usaha nyata untuk menekan angka kematian ibu yang terjadi setiap tahun. “Kita akan menekan angka kematian ibu dengan ranperda ini. Bidan dan dukun bayi saling bersentuhan dan tidak bisa dipisahkan sehingga harus diatur dengan acuan SOP kesehatan,” tandasnya seperti dikutip sejumlah media.

Dalam paparan dinas terkait, angka kematian ibu di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2013 berjumlah 7 orang, 2014 dan 2015 masing-masing 5 orang. Kematian bayi pada 2014 berjumlah 26 dan 2015 sebanyak 16. Angka kematian ibu dan bayi yang tinggi ini bisa ditekan dengan regulasi sebagai bentuk penyelamatan kepada ibu hamil saat proses persalinan. [©-ris/ton]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

DPRD Usulkan Ranperda Pencegahan & Penyalahgunaan Narkoba

Pemkab hendaknya tidak terjebak pada tindakan yang memihak salah satu pihak dalam upaya pe…