Home KAWANUA KAWANUA BITUNG Mangindaan Perjuangkan ASN, TNI, Polri Tak Perlu Mundur Bila Ikut Pilkada

Mangindaan Perjuangkan ASN, TNI, Polri Tak Perlu Mundur Bila Ikut Pilkada

0
0
2,071

Wakil Ketua MPR EE Mangindaan menegaskan, ASN, TNI, dan Polri tak perlu mundur bila bertarung di Pilkada.

CELEBES NEWS-Kabar baik bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, serta dan anggota DPRD yang akan bertarung di Pilkada. Mereka tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Letjen (Purn) TNI EE ‘Lape’ Mangindaan saat sosialisasi Empat Pilar –UUD 1945, NKRI, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika– di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Kamis (21/4/2016).

“Pembahasan revisi Undang-undang Pilkada akan kami perjuangkan agar ASN, TNI, Polri dan anggota DPRD Bitung bisa terlibat tanpa harus mundur. Ini bukan hanya bahaya laten harus berhenti kalau mau ikut Pilkada. Mereka juga punya hak asasi dan hak negara,” kata Mangindaan.

Mantan Gubernur Sulut ini menyatakan, MPR, DPR dan pemerintah sedang membahas masalah ini, termasuk terpidana, untuk bisa mencalonkan dalam Pilkada. Pihaknya mengusulkan agar ASN, DPRD, TNI, dan Polri tidak harus mundur saat hendak mencalonkan diri. “Untuk hal ini, saya bela. Kan belum jadi (kepala daerah) sudah mundur (dari ASN, TNI, Polri). Banyak yang korban hanya karena Pilkada. Ini lahannya hanya politik. Itulah yang diperjuangkan. Kalau sudah jadi, baru berenti atau cuti,” kata Lape.

Pada revisi UU Pilkada, Lape mendorong agar ASN, TNI, Polri, dan anggota Dewan bisa ikut Pilkada dan tdiak perlu mundur. “Pendapat saya, sebaiknya masuk saja atau ikut saja, tinggal pilihan jangan berhenti atau cuti saat jadi calon. Masa baru mendaftar sudah mundur? Kasihan sudah buang uang banyak dan berkorban, lalu harus mundur dari jabatannya,” kata dia.

Lape memberi contoh jabatan yang dikorbankan hanya karena hendak menjadi calon kepala daerah. Di Provinsi Sulut sudah ada. “Contoh di Sulut, dua anggota DPD RI yaitu Aryanti Baramuli Putri dan Maya Rumantir, hilang jabatan dan keanggotannya sebagai anggota DPD karena menjadi calon. Ini akan saya bawa ke dalam pembahasan RUU Pilkada,” janjinya.

Walikota Bitung Max Lomban juga berharap agar ASN, TNI, Polri, dan anggota DPRD tidak harus mundur. “Mudah-mudahan perjuangan itu terlaksana,” kata Lomban.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bitung Ronny Boham menyambut baik usulan yang tengah diperjuangkan Lape. “Usul brilian karena memang khusus untuk ASN, anggota Dewan seperti kami, TNI dan Polri yang mundur setelah penetapan calon, bila mereka tidak terpilih tapi tidak memiliki kemampuan di bidang tugasnya, tidak bisa kembali lagi pada tugas itu,” kata Boham. [©-ris]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

Proyek Reklamasi Pelabuhan Bitung Jadi Sorotan

Proyek tersebut harus kembali dipertimbangkan pihak perusahaan dan pemerintah. Tak hanya m…